Sejarah Keluarga Mahasiswa (Kema) Universitas Padjadjaran

Sejarah Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran *

Dalam perjalanan sejarah, kita menemukan begitu banyak peristiwa-peristiwa perjuangan yang melibatkan mahasiswa sebagai garda terdepan. Mahasiswa bukan hanya berperan sebagai insan akademis, tetapi juga insan masyarakat. Jelas sekahi bahwa mahasiswa memiliki peran ganda, selain dia sebagai perserta didik, dia juga berperan sebagai insan yang peduli dengan kondisi masyarakatnya.

Dalam lembaran sejarah itu pula kita melihat bahwa mahasiswa akan mampu memainkan peran dan fungsinya secara gptimal apabila mereka memiliki limgkungan yang bisa membentuknya, itulah yang disebut dunia kampus. Kampus adalah laboraturium mahasiswa dalae mempersiapkan dirinya menghadapi dunia luar yang lebih “ganas”.

Untuk itu perlu dibangun sebuah kampus yang seimbang dari segi akademis dan sisi aktualisasi diri mahasiswa. Aktualisasi mahasiswa dapat berkembang apabila ada sebuah wadah yang memayunginya. Wadah tersebutlah yang kita sebut Lembaga Kemahasiswaan. Lembaga Kemahasiswaan adalah sebagai lembaga formal yang berperan mengaspirasikan kepentingan seluruh mahasiswa.

Di kampus Unpad sendiri, sejak tahun 1996 Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas mengalami kekosongan. Baru sekitar tahun 2002, mahasiswa Unpad memiliki wadah kemahasiswaan di tingkat Universitas yang kita kenal saat ini dengan nama Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran (Kema Unpad).

ERA PEMBENTUKAN KEMA UNPAD

TAHUN 1996

Tahun 1996 merupakan tahun dimana para stakeholder fakultas yang digawangi oleh Fery (SEMA FISIP) berinisiatif untuk membentuk organisasi kemahasiswaan (ormawa) di tingkat universitas karena keinginan untuk menyatukan semua mahasiswa UNPAD dalam satu wadah formal. Usaha pembentukan ormawa di tigkat universitas dimulai dengan diadakannya Musyawarah Besar Pertama (MUBES I) Senat Mahasiswa Tingkat Perguruan Tinggi (SMPT) di Lembang untuk menggagas ormawa di tingkat universitas yang kemudian dilanjutkan dengan MUBES II di tempat yang sama pada akhir tahun 1996. MUBES II tersebut tidak sampai selesai dilaksanakan, karena adanya pembubaran. Ada dua versi yang terjadi pada saat pembubaran MUBES II, yaitu menurut pihak mahasiswa dan menurut pihak rektorat. Menurut mahasiswa, MUBES tersebut dibubarkan oleh pihak rektorat karena banyaknya tuntutan yang dilakukan oleh mahasiswa atas kebijakan-kebijakan rektorat yang saat  itu dipimpin oleh Bapak Maman P. Rukmana. Dan versi kedua (menurut rektorat) mengatakan bahwa mahasiswa yang membubarkan diri sendiri karena terjadinya perpecahan di tingkat mahasiswa oleh lembaga-lembaga mahasiswa itu sendiri pada tingkat universitas dan fakultas.

TAHUN 1997

Pada tahun 1997, pemboikotan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) terjadi di tingkat Universitas dan Fakultas oleh mahasiswa sehingga muncul sanksi akademik saat itu. SMPT saat itu mengajukan proposal PMB oleh mahasiswa, namun pihak rektorat menolak karena menganggap SMPT telah ”vacuum” dan mengeluarkan statement ”Mahasiswa Baru tidak boleh ’disentuh’ selama satu semester”. Mahasiswa yang tetap merasa mempunyai SMPT mencoba untuk melaksanakan LDKM (Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa) tingkat Universitas bekerjasama dengan alumni-alumni Unpad dan dosen-dosen yang masih concern pada organisasi kemahasiswaan. LDKM itu dilaksanakan di Lembang, tetapi kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik karena dibubarkan oleh pihak rektorat dengan mengirim dua Kompi Brimob. Pihak rektorat berdalih bahwa kegitan tersebut ilegal.

TAHUN 1998 - 2002

Kemudian pada tahun 1998 dibentuklah Tim Fasilitator Dialog Mahasiswa (TIFADIMA) UNPAD. Setelah itu pada tahun 1999 diadakan Kongres Mahasiswa tingkat Universitas yang diadakan di Dipati Ukur dengan menghadirkan Ketua-Ketua BPM Fakultas, perwakilan mahasiswa tingkat Fakultas (SEMA) hingga jurusan termasuk UKM-UKM tingkat Universitas. Kegiatan ini untuk merumuskan dan menyepakati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan GBPK. Karena organisasi ini belum disahkan oleh pihak Rektorat waktu itu, maka untuk sementara difasilitasi oleh Forum Gabungan (FORGAB) sebagai lembaga transisi sebelum terbentuknya Kema.

FORGAB merupakan forum gabungan dari tingkat Fakultas (BPM, SEMA, HMJ). HMJ sendiri tergabung dalam FORSIL (Forum Silaturahmi). FORGAB dipimpin oleh Presidium dari tiap-tiap FORKOM (Forum Komunikasi), SEMA, BPM, DAN UKM. HMJ yang tergabung dalam FORSIL nantinya bertindak ke FORKOM BEM. FORGAB sendiri awalnya terdiri dari tiga orang presidium, yaitu Presidium BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), Presidium BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa), dan Presidium UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa). Presidium pada periode pertama yaitu Aliardo (FASA), kemudian digantikan oleh Presidium periode kedua, yaitu Michael Renaldy Z. (SEMA FH) sebagai Presidium BEM, Sandy Gunawan H. (BPM FIKOM) sebagai Presidium BPM dan Yuliandre Darwis (UPBM) sebagai Presidium UKM.

Pada periode ini dibentuklah Tim Lobby yang memiliki wewenang menjelaskan AD/ART KEMA UNPAD kepada Rektorat. Tim Lobby terdiri dari Wildan (BPM FASA) sebagai koordinator dengan anggota Anna (BPM FKG), Ali (BPM FAPERTA), Yudha (BPM FIKOM), Irfan (SEMA FKG), Abdi Roby (BEM FAPERTA), Pupung (UTMU), Marenda/Imanda (LPPMD), Pribudi (DKM), dua orang perwakilan HMJ, dan tiga orang presidium FORGAB.

Selain Tim Lobby dibentuk juga Tim Propaganda yang dimotori oleh Irfan (BEM FAPSI), Abdi Roby (BEM FAPERTA), dan Yudha (BPM FIKOM), Heri (BPM FASA D3), Subangun (BPM FE), Ibnu (BPM FMIPA D3), dan beberapa nama lain untuk mensosialisasikan KEMA UNPAD ke seluruh mahasiswa UNPAD.

Perjalanan lobby dan pengesahan konsep AD/ART berjalan cukup ”alot” dari pihak Rektorat dengan alasan pasal 5 (AD) dan pasal 15 (ART) tentang  ”kesetaraan & keuangan”. Selain itu, PMB dapat dipegang oleh mahasiswa melalui FORKOM UKM setelah pergantian Rektorat. Pada saat PMB, terjadi aksi demo mahasiswa yang mendesak rektorat untuk mengesahkan AD/ART dan berdirinya KEMA UNPAD. Namun, hasil yang didapat selalu ”deadlock.”

Pada masa Aliardo, adanya FRAKSI dari gabungan ketua-ketua BEM tujuh Fakultas hampir memecahkan FORGAB pada aksi mahasiswa di Jakarta, karena ternyata ada pihak-pihak yang ingin memecahbelah FORGAB. Masalah KEMA Unpad sempat ”dilupakan” karena adanya kesalahpahaman, namun permasalahan itu dapat diselesaikan. Pihak rektorat juga dibentuk Tim Organisatoris yang dikoordinir oleh Bapak Budhi W. (PD III FISIP) yang terdiri atas 11 orang dari tujuh fakultas (PD III) dan staff rektorat. Dalam penyelesaiannya Tim Lobby FORGAB dipertemukan dengan Tim Organisatoris (Rektorat). Konsolidasi SK Kema sempat dead lock karena adanya ketidaksepakatan dari FIKOM.

Hasil Tim Lobby, PMB tingkat Universitas dapat dipegang FORGAB dengan pertama kalinya menggunakan nama Kema Unpad. Tim Propaganda membuat propaganda melalui media-media lembaga kemahasiswaan tingkat Fakultas dan stand Mahasiswa yang boleh berdiri pada saat PMB dengan nama FORGAB-Kema Unpad. SK Kema Unpad yang tadinya akan dibacakan saat PMB tidak terlaksana, karena adanya accident mahasiswa diluar dari skenario yang ada sehingga SK Kema Unpad tertunda lagi untuk diserahkan dengan alasan adanya perpecahan dikalangan mahasiswa mengenai berdirinya Kema Unpad.

Lobby-lobby dan konsolidasi terus dilakukan baik secara tim maupun pribadi. Dan akhirnya pada tanggal 14 Maret 2002 Deklarasi Kema Unpad dilaksanakan di Graha Sanusi yang dihadiri oleh PR III dan Tim Organisatoris berikut Ketua-ketua Lembaga Kemahasiswaan dari tingkat Himpunan sampai ke tingkat Fakultas dan UKM di lingkungan Unpad. Maka dalam catatan sejarah pendirian Kema Unpad tanggal 14 Maret 2002 dijadikan sebagai hari jadinya Kema Unpad. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2002 SK Kema Unpad turun dari Rektorat. Pada saat itu dibacakan LPJ Presidium FORGAB sebagai tanda berakhirnya kepengurusan FORGAB.

ERA Kema Unpad

Setelah itu diadakan pertemuan di Aula Graha Sanusi untuk menyikapi dideklarasikannya Kema Unpad walaupun secara tertulis belum disahkan, namun pada pertemuan tersebut kita menyambut i’tikad baik dari pihak Rektorat untuk membentuk Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas Padjadjaran. Pada pertemuan tersebut menghasilkan terbentuknya BPBP3 (Badan Pekerja Bersama Perumusan Persiapan dan Pembentukan) Kema Unpad yang bertugas untuk membuat UU Pemilu Raya, Anggaran Dana Pemilu Raya, dan Jadwal Pemilu Raya Kema Unpad. Namun, pada pertemuan tersebut belum merekomendasikan orang-orang yang terlibat dalam BPBP3.

Kemudian karena masa jabatan Ketua SMF dan Ketua BPMF berakhir, maka masa jabatan presidium periode tersebut juga berakhir, karena seorang presidium haruslah seorang Ketua Lembaga yang menjabat di Fakultasnya dan Ketua UKM. Sekitar akhir bulan Mei 2002 diadakan pergantian presidum. Presidium yang terpilih pada periode 2002-2003 ini, yaitu Nasrul Haq (BEM FMIPA S1) sebagai Presidium BEMF, Kunto Rizki S. (BPM FISIP) sebagai Presidium BPMF dan Deddy Sukmana sebagai Presidium UKM.

Selanjutnya diadakanlah pertemuan anggota BPBP3 di Cikalong pada bulan Juni 2003. Anggota BPBP3 sendiri berjumlah 13 orang yang berasal dari rekomendasi BEMF dan BPMF. Nama-nama anggota BPBP3 diantaranya Panji (BPM FK), Genis (BEM FK), Nova (BEM FKG), Putti (BEM PSIK), Jeffry (BPM FMIPA S1), Indra Maulana (BEM FMIPA S1), Rahman (BEM FAPERTA), Sidiq (BEM FASA D3), Hasby (BEM FAPET), Indra Kusumah (BPM FAPSI), Barli (BEM FE), Asep (BPM FISIP), dan Irfan (BEM FAPSI). Masa Kerja anggota BPBP3 mulai dari tanggal 27 Mei-8 juni 2002.

Hasil dari pertemuan Cikalong tersebut berupa draft UU Pemilu Raya Kema Unpad, Anggaran Dana Pemilu Raya Kema Unpad, dan Jadwal Pemilu Raya Kema Unpad. Setelah itu dibentuklah PPU (Panitia Pemilihan Unpad) dan PPF (Pemilihan Pemilihan Fakultas). Berdasarkan UU Pemilu Raya Kema Unpad maka PPU bertugas sebagai panitia penyelenggara Pemilu Raya Kema Unpad I sampai terpilihnya Ketua BEMU (Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Unpad) dan Anggota BPMU (Badan Perwakilan Mahasiswa Unpad). PPU sendiri diketuai oleh Hakimin (FE).

Pihak Rektorat mendukung pembentukan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat universitas dengan diberikannya Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 116.b/J06.3/Kep/KM/2002 kepada Presidium Sementara Kema Unpad yang terdiri dari:

1. Kunto Rizki Santika         Ketua Forum Komunikasi BPM

2. Nasrul Haq                        Ketua Forum Komunikasi BEM

3. Rori Ade Putra                  Ketua Forum Komunikasi UKM

Dengan SK yang diberikan rektorat kepada Presidium Sementara pada bulan September 2002 dihadapan mahasiswa baru angkatan 2002 pada acara PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) Unpad maka secara de facto dan de jure Kema Unpad telah terbentuk.

Persiapan Pemilu Raya Kema Unpad oleh PPU dimulai pada bulan Agustus-September 2002. Pemilu Raya Kema Unpad I sendiri berlangsung pada bulan Oktober 2002. Hasil Pemilu Raya Kema Unpad I, yaitu terpilihnya Indra Maulana (FMIPA) sebagai Ketua BEM Unpad dan terpilihnya Anggota BPM Kema Unpad.

Setelah itu diadakan Kongres I Kema Unpad pada bulan Juni 2003 bertempat di Ruang Serba Guna FAPET yang diketuai oleh Ferdi (FAPET). Agenda Kongres I Kema Unpad, yaitu: mengangkat dan melantik Ketua BEM dan anggota BPM terpilih, pemilihan Ketua BPM oleh anggota BPM terpilih pada Kongres I Kema Unpad, yaitu Rudi Wahyudi (FISIP).

Dengan terbentuknya badan kelengkapan Kema Unpad, maka dengan sendirinya FORGAB membubarkan diri. Kebijakan tertinggi di Kema Unpad yang berperan untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa berada pada badan kelengkapan yang terdiri dari BEM Kema Unpad, BPM Kema Unpad, UKM.

Pada periode 2008-2009, terjadi reformasi dalam tubuh Kema Unpad dimana telah dilaksanakan Lokakarya Kemahasiswaan tingkat universitas untuk mengatur kehidupan berorganisasi di Kema Unpad sesuai dengan amanat Kongres VI tahun 2008. Tahun 2008 menjadi tahun yang sangat singkat karena mulai diberlakukannya normalisasi periode kepengurusan lembaga kemahasiswaan di Kema Unpad menjadi Januari-Desember sesuai dengan kesepakatan pada Lokakarya Kemahasiswaan. Selain itu, pada Kongres VII yang dilaksanakan pada tahun 2009, terjadi perubahan dalam AD/ART yang mengubah persepsi Presiden BEM menjadi Presiden Kema Unpad. Presiden BEM bukan hanya ketua dari lembaga eksekutif, melainkan pemimpin bagi mahasiswa Unpad  karena mahasiswalah yang memilih Presiden Kema Unpad.

Selain itu, pandangan tentang Majelis Tetap Kongres sebagai wujud kedaulatan tertinggi mahasiswa yang dilembagakan harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan makna kedaulatan itu sendiri. Kongres sebagai wujud kedaulatan tertinggi hanyalah forum tertinggi dan tidak mesti dikonkretkan dalam suatu lembaga. Pada tahun ini pula Pemilihan Raya Mahasiswa untuk Presiden dan Wakil Presiden Kema Unpad dilaksanakan pertama kali secara berpasangan karena pada periode sebelumnya hanya memilih Ketua BEM saja, tanpa Wakil Ketua. Pada PRAMA 2009, terpilihlah pasangan Ahmad Fakhruddin I. (FTIP) dan Mei Susanto (FH) sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2009. Selain itu, berdasarkan Ketetapan Kongres Nomor : 08/Kongres VII/Kema Unpad/TAP/III/2009 melantik Yandri Rama P. (FASA S1) sebagai Ketua BPM Kema Unpad Periode 2009.

 Hingga saat ini telah berjalan 9 periode kepengurusan lembaga kemahasiswaan di Kema Unpad, yaitu :

1.        2003-2004, Ketua BPM Rudi Wahyudi (FISIP) dan Ketua BEM Indra Maulana (FMIPA ’98).

2.        2004-2005, Ketua BPM Ardiansyah Kahuripan (FMIPA ’00) dan Ketua BEM Nasrul Haq (FMIPA ‘99).

3.        2005-2006, Ketua BPM Irfan Aulia (Fapsi ’01),  dan Presiden BEM Indra Kusumah (Fapsi ’00).

4.        2006-2007, Ketua BPM Ary Wibowo (FMIPA ’02), lalu digantikan Okky Fajar Trimaryana   (FMIPA ’04) dan Presiden BEM Tb. Ridwan Ahmad (Fapet ’01).

5.        2007-2008, Ketua BPM Desrizal (Faperta ’04) dan Presiden BEM Reza Fathurrahman (Fapsi ’03).

6.        2008-2009, Ketua BPM Fajar Fitrah (FTIP ’04) dan Presiden BEM Gena Bijaksana (Fikom ’04).

7.     2009-2010, Ketua BPM Yandri Pratama (Fasa’05) sampai bulan november 2009 lalu digantikan Adriansyah Pasga Dagama (Fisip ’06) , dan Presiden Kema Ahmad Fachrudin Isfron (FTIP’05) , Wakil Presiden Kema Mei Susanto (FH ’05).

8. 2010,       Ketua BPM Alfa Syahrin Chaniago  (Faperta ’06), Presiden Kema Asep Rofi Nurjaman (FTIP’06), Wakil Presiden Kema Firman Brasanda (FISIP ’06) .
9. 2011,       Ketua BPM Muhammad Rifky Zulfikar  (Faperta ’07), Presiden Kema Muhammad Sayyidi (FTG ’07) Wakil Presiden Kema Randi Purnama (Fapet ’07).

 Demikianlah sejarah panjang pembentukan Kema Unpad. Rekaman tulisan ini hanyalah sekelumit dari sejarah kemahasiswaan di Unpad. Mahasiswa Unpad sangat diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam perubahan bangsa ini dalam berbagai aspek kehidupan ke arah yang lebih baik. Kita semua berharap bahwa organisasi kemahasiswaan yang telah dibentuk dengan perjuangan yang sulit ini dapat digunakan sebagai wadah penyalur kreatifitas dan aktualisasi diri mahasiswa di Universitas Padjadjaran.

HIDUP MAHASISWA..!!

HIDUP RAKYAT INDONESIA..!!

Diperbaharui oleh :

Prasetio Aji (FMIPA ’07)

Ketua Komisi 3

BPM Kema Unpad periode 2011

Pemilihan Raya Mahasiswa (Prama) Unpad 2012

Mau tau informasi tentang prama unpad 2012... siapa aja yang jadi calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Unpad, serta Anggota BPM Kema Unpad berikutnya??

jangan ragu lagi tuk liat di website http://unpadprama.wordpress.com/

Open Rekruitment dan Seleksi Anggota BAK Kema Unpad

Terbuka Untuk Seluruh Mahasiswa Universitas Padjadjaran

informasi mengenai persyaratan dan berkas- berkas bisa di lihat di blog BAK Kema Unpad klik di sini

Undangan Silahturahim BPM Kema Unpad dengan UKM Unpad

Untuk semua teman- teman UKM yang kami banggakan, kami dari BPM Kema Unpad mengundang teman- teman untuk hadir pada acara silaturahim BPM Kema Unpad & UKM Unpad yang akan diselenggarakan pada hari jum'at 23 September 2011 di sekretariat BPM Kema Unpad, pukul 15.30 - 17.35 WIB.

Agenda Acara :

1. Halal bi Halal (ramah tamah).
2. Sosialisasi Rancangan Peraturan Ormawa dari Rektorat Unpad.
3. Sosialisasi Revisi Undang- Undang UKM.

                                 "Bersama kita merekat untuk Unpad yang lebih HEBAT"

Di tunggu ya kehadirannya teman- teman.

Fordisma (Forum DIskusi Mahasiswa) 19 April 2011

NOTULENSI FORDISMA BPM (Anggaran kemahasiswaan), Selasa, 19 April 2011

-       Transparansi masalah keuangan yang ada di lembaga kema unpad, kejelasan nominal, penganggaran. BEM pernah audiensi dengan PR 2 (biro administrasi dan biro keuangan) terkait dengan dana kemahasiswaan yang ada di universitas, alokasi dana tidak ada yang pasti, dari PR 2. Alokasi dana hanya untuk kegiatan akademik.

-       Penyerapan dana dari rektorat khusus tahun ini mengalami sebuah perubahan birokrasi administrasi terkait alur keuangan, terpusat di biro keuangan, dibawah PR 2, tdk lg menyatu dgn lembaga kemahasiswaan. Proposal masuk ke PR 3, analisis keuangan, masuk lg PR 3, biro keuangan yang berhak mengeluarkan dana.

-       Dana kemahasiswaan tingkat universitas, blm ada sosialisasi atau penjelasan terkait budget keuangan. Sistem sekarang, fakultas-fakultas sudah menggunakan sistem keuangan berdasarkan patokan RAKL (rencana anggaran keuangan lembaga). Untuk alokasi dana kemahasiswaan yang ada di tataran fakultas, 250rb PMB, 250rb untuk kelembagaan (per mahasiswa). Pernyataan rektor, tmn2 yg ada di tataran universitas seharusnya paham bahwa alokasi dana yang khusus untuk pengembangan keorganisasian, khususnya untuk di tataran fakultas sudah ditransformasikan ke PD 2 dan PD 3 (fakultas). Sedangkan untuk di tataran universitas tidak ada, karena secara pengajuan dana sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

-       Rasionalisasi rencana anggaran BEM Kema yang sudah diajukan ke PR 3 (pihak kemahasiswaan) terkait proker yang diajukan, turun tidaknya anggaran tersebut belum ada kejelasan. Dana yang di usulkan, hanya dana stimulant saja, hanya berapa persen dari yang diajukan, begitu pula yang diturunkan kepada semua lembaga kemahasiswaan (fakultas dan universitas). Disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Setiap proposal yang masuk ke PR 3, PR 3 disposisi ke biro kemahasiswaan, ada orang yang khusus untuk menganalisis terkait dengan ujuan kegiatan, output yang akan dihasilkan, cakupan, dll. Ketika pencairan dana akan disesuaikan oleh pagu2 yang sudah ditetapkan oleh fakultas.

-       BEM sempat Rakor dengan biro kemahasiswan, teman2 yg ingin mengetahui transparansi dana, bisa melihat, hanya dalam cakupan perwakilan saja. BEM sempat mendesak tentang KIP (Keterbukaan informasi publik) ke PR 2 dan staff keuangan dari fakultas, dlm UU ada informasi yang layak di ketahui publik atau tidak.

Sharing                                                                            

1.    BPM Fisip, petunjuk pelaksana alokasi dana kelembagaan dari pihak rektorat sudah ada atau belum? Apakah ada dari tahun2 sebelumnya?

è Randy, BEM Kema. Untuk tataran universitas, belum ada kejelasan yang pasti. Ini menjadi PR bersama bagi kita semua. Adanya perubahan birokrasi keuangan di rektorat, berhadapan dengan redulasi keuangan yang baru yang lebih ketat lagi. Harapannya, untuk tataran di universitas, menjadi PR bersama bgmna caranya mungkin atau tidak kalau penganggaran alokasi dana kelak bisa disatukan bersama-sama, jd sistemnya mengikuti apa yang ada di fakultas, sehingga akan lebih jelas.

2.    Rahmalia, BPM Fapsi. 1 atau 2 tahun yang lalu ada wacana keuangan terpusat, apakah ada realisasinya. Pembentukan BAK, fungsi BAK sendiri seperti apa? Dari Fapsi, keuangan sudah ada pos2nya, dari BEM sendiri gmn?

è Tina, BPMU. Saat isu stugolv, tidak akan masuk dulu pada block grant. Kita cukup memilih sistem apa yang akan digunakan, baru masuk ke tataran bawahnya. Karena stugolvnya terhenti, maka isu tersebut pun tidak dibahas lagi. Fungsi BAK hanya mengawasi dan mengaudit anggaran kemahasiswaan.

3.    Bahrul, BPM MIPA. Tahun2 sebelumnya BEM menghabiskan dana berapa dari dana kemahasiswaannya? Di MIPA, tahun ini ada rencana anggaran baru, dana proker dan PAB digabung sebesar 500rb/mahasiswa dan diatur oleh mahasiswa sendiri. Alasannya karena banyaknya saldo dari tahun sbelumnya.

è Randy, BEM Kema. Tidak mengetahui secara nominal berapa dana yang telah dihabiskan kepengurusan BEM tahun lalu.  Di Unpad sendiri, sisa dana yang telah digunakan, harus dikembalikan ke Negara. Sistem keuangan yang dianut Unpad skrg PKBLU (Badan Layanan Umum) dan sistem pengajuannya disebut DIFA. Sistem penganggarannya bottom up,berapa dana yang dibutuhkan, itu yang dikeluarkan. Sistem keuangan yang ada di Negara kita yang mempengaruhi sistem keuangan universitas.

4.    Bimo, BEM Fisip. Apa yang kita cari di fordisma ini, apakah mencari tahu anggaran dari rektorat atau seperti apa? Normalisasi tidak terlalu berpengaruh terhadap keuangan.

è Andri, BPMU. Ingin tahu anggaran yang ada di kemahasiswaan. Tahun ini terlihat mundur, karena alokasinya pun tidak jelas dari pihak rektorat. Apakah kita mw perjelas tentang hal ini? Ada ketimpangan, di fakultas jelas tapi justru di universitas semakin tidak jelas.

5.    NN. Sistem anggaran yang ada di unpad, pada semester ganjil (waktu untuk maba masuk) kas yang dimiliki unpad cukup besar, sedangkan pengoptimalisasian anggaran hanya sampai desember, seberapapun besar sisa dana, harus diberikan ke negara saat semester genap. Untuk BEM sendiri, Pengajuan dana universitas ke Negara di awal tahun, sedangkan bem terlambat untuk mengajukan dana ke universitas, karena baru mengajukan pada bulan maret.

6.    Imam, BEM kema unpad. Penganggaran dana kemahasiswaan sudah dianggarkan setahun sebelumnya, bila bem ingin dibiayain sepenuhnya oleh kemahasiswaan, ikut rapat kerja di senat fakultas masing2. Dari pihak dekanat punya siasat untuk mensiasati sendiri terkait kegiatan2 kemahasiswaan. Fakultas memiliki indikator kerja yang dibagi beberapa bidang yang berdasarkan pada polbanmawa. Dan itu nanti untuk kegiatan tersebut, laporan pertanggung jawabannya dimasukkan berdasarkan proker2 yg sudah diajukan 2 tahun sbelumnya. dan sekaran untuk fakultas, lebih enak karena sudah ada kejelasan tentang anggaran. Namun, untuk di universitas tidak seperti itu. Makanya dana universitas tidak ditransparasikan, sebenarnya kita lebih bingung lagi. Saya setuju sekali ketika bpm mendukung tentang transparansi dana kemahasiswaan. untuk masalah dana sendiri, kita harus mengikuti apa yang ada di universitas, dimana universitas ada di bawah Negara.

Fordisma (Forum DIskusi Mahasiswa)

Fordisma (Rasionalisasi Isu Tetap BEM Kema)

            Komisi I seperti komisi lainnya di BPM Kema Unpad  memiliki tugas menampung aspirasi, legislasi dan pengawasan terhadap kinerja BEM Kema Unpad. Khusus untuk pengawasan, Komisi I mengawasi Departemen Kebijakan Publik, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kominfo, dan Departemen Luar Negeri BEM Kema Unpad. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa keempat departemen tersebut lebih bersifat 'wacana', dalam pengertian memiliki jobdesc yang membahas dan menyikapi persoalan internal kampus sampai pada permasalahan-permasalahan skala nasional.

            Untuk mempermudah kinerjanya, (dus menampung aspirasi mahasiswa Unpad) Komisi I BPM Kema Unpad mengagendakan sebuah pertemuan rutin yang disebut Fordisma Unpad. Fordisma Unpad adalah kependekan dari Forum Diskusi Mahasiswa Universitas Padjadjaran, di mana forum ini diselenggarakan sebagai upaya mengumpulkan aspirasi mahasiswa terkait berbagai permasalahan. Permasalahan yang dibahas Fordisma Unpad bisa mengenai ihwal internal kampus atau pun persoalan yang berkembang di luar kampus.

            Hal ini sangat penting karena di satu sisi fungsi BEM yang di dalam Bab IV Pasal 32 Ayat (1) AD-ART Kema Unpad berwenang untuk mewakili mahasiswa baik ke dalam maupun ke luar Unpad, dan di sisi lain hal itu sering terhambat pada proses konsolidasi di internal lembaga kemahasiswaan unpad. Untuk itu perlu adanya saling keterkaitan, antara wacana dan aspirasi yang ada di mahasiswa Unpad dengan wacana yang diangkat baik oleh BEM atau pun BPM Kema Unpad. Hal ini sangat penting karena sifat persoalan atau isu yang terus bergulir (baca; dinamis). Dan di sinilah letak strategis Fordisma, yang perlu ditekankan juga bahwa forum ini tidak hanya diperuntukan sebagai wadah perwakilan organisasi kampus, namun terbuka untuk seluruh Mahasiswa Unpad yang ingin menyampaikan aspirasi dan pandangan-pandangannya.

            Untuk memulai agenda itu, pada hari Selasa 29 Maret 2011 kemarin dilaksanakan Fordisma di sekretariat BPM Kema Unpad untuk kali pertama. Pada awal diselenggarakannya Fordisma mengangkat tema “Rasionalisasi Isu tetap BEM Kema Unpad”. Sebagai pihak pembicara dari BEM hadir Wakil Presiden Kema Unpad Randy Purnama dan Menteri Luar Negeri Irfan. Walaupun publikasi dirasa masih kurang namun tak kurang dari 10 perwakilan lembaga fakultas, beberapa perwakilan UKM, serta beberapa orang mahasiswa non lembaga turut hadir meramaikan Fordisma

            Topik mengenai rasionalisasi isu  ini diangkat karena BEM Kema selama satu periode ke depan, selain akan menanggapi beberapa persoalan atau isu kondisional (isu responsif), juga telah merencanakan pengkajian dan penindaklanjutan terhadap beberapa isu. Beberapa isu yang dipaparkan pihak BEM di antaranya: untuk  Triwulan I difokuskan pada Isu Bandung Hijau (masalah lingkungan di Kota Bandung, diskusi terbuka Gampar, BBM (Belajar Bareng Mereka) dan Kastrat Visibel. Triwulan ke II fokus pada agenda Indonesia Bangkit (17-21 Mei), Sumedang berbicara (permasalahan APBD Sumedang). Dan pada Triwulan III fokus pada Refleksi 2 tahun pemerintah ‘Evaluasi Pemerintahan SBY’.

            Selain itu dipaparkan juga oleh Menteri Luar Negeri BEM Kema Unpad mengenai alur atau mekanisme jika BEM Kema Unpad akan melakukan sebuah aksi (baca: demontrasi). Di mana secara garis besar dikatakan bahwa: setelah melakukan kajian Departemen Kebijakan Publik rekomendasi aksi diberikan kepada Presiden Kema, setelah disetujui diteruskan oleh Departemen Dalam Negeri untuk melakukan konsolidasi dan rasionalisasi dengan BEM Fakultas, Departemen Kominfo mempublikasikan, dan tugas Departemen Luar Negeri yang mempersiapkan segala kebutuhan aksi di lapangan.

            Dari dua paparan umum itu ternyata para peserta yang hadir di Fordisma, merasa kurang puas dengan rasionalisasi yang diberikan BEM. Para peserta menganggap bahwa apa yang dipaparkan lebih ke persoalan pemaparan agenda BEM Kema, bukan alasan yang jelas mengenai sebab-musabab dipilihnya beberapa isu itu. Namun dari pihak BEM menampik (wakil presiden dan Menlu), dengan mengatakan bahwa isu tersebut diangkat karena sangat krusial dan berhubungan dengan agenda stabilitas nasional di ranah Ekonomi, Politik dan Hukum.

            Dari pertanyaan mendasar tadi kemudian bergulir ke pertanyaan dan pernyataan teknis, misalnya tawaran isu yang lebih strategis seperti isu kesehatan (dari perwakilan BPM FKG dan FIK),  soal Kependudukan (LPPMD), sampai pada pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme rasionalisasi; konsolidasi; dan publikasi setiap isu. Namun berulangkali dari pihak BEM memaparkan hal yang sama dengan apa yang telah dipaparkannya di awal diskusi.

            Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan beberapa hal penting, di antaranya: (1). mengenai sudut pandang yang beragam dari berbagai elemen mahasiswa mengenai prioritas isu, (2). Teknis pengkajian serta tahap-tahap rasionalisasi dan konsolidasi terhadap internal lembaga kemahasiswaan Unpad yang harus lebih masif. Hal itu kemudian diakui oleh pihak BEM dengan  menjadikan pandangan dan aspirasi yang ada di Fordisma sebagai input bagi pelaksanaan agenda BEM berikutnya, khususnya mengenai pelaksanaan kajian dan sosialisasi isu.

            Dan  harus kita akui bersama juga, bahwa rasionalisasi yang diberikan oleh BEM Kema Unpad di Fordisma mengenai berbagai isu, sehingga belum bisa melakukan penelaahan terlalu mendetail. Hal yang harus kita lakukan kemudian adalah mengawasi dengan berpartisipasi pada setiap konsolidasi dan rasionalisasi isu yang diangkat BEM Kema Unpad, agar “suara” yang ke luar adalah “suara mahasiswa unpad” yang digodog dengan cara demokratis. Salam Mahasiswa.

NB : Jangan lupa untuk mengikuti Fordisma berikutnya yang membahas soal anggaran kemahasiswaan di Kema Unpad. Saran dan Kritik mengenai Tema Fordisma ke 085624712004 atau ke -email BPM-

Notulesi Fordisma (Forum Diskusi Mahasiswa)

“Rasionalisasi isu tetap BEM Kema Unpad”

Selasa, 29 Maret 2011

Pukul 16.00 – 17.30

Sekretriat BPM Kema Unpad

Agenda Isu BEM Kema Unpad:

Triwulan I

1. Bandung Hijau

-       Terkait masalah lingkungan yang ada di Bandung

-       Sasaran : Mahasiswa Unpad, LSM yang ada di Bandung

-       Bentuk : Diskusi Publik (di Bulan April)

-       Diharapkan mampu memberikan solusi permasalahan lingkungan yang ada di Bandung.

2.  Diskusi Gampar

-       Terkait masalah hukum dan pemberantasan korupsi

-       Kerjasama dengan stakeholder yang terkait di bidang hukum

-       Bentuk: diskusi terbuka

3. BBM (Belajar Bareng Mereka)

·      Triwulan II

1.    Indonesia Bangkit (17-21 Mei),

-          Terkait pendidikan, ekonomi, dan hukum

2.    Sumedang berbicara

-          Terkait APBD Sumedang

·      Triwulan III

1.    Refleksi 2 tahun pemerintah ‘Evaluasi Pemerintahan SBY’

Pertanyaan:

1.    Abi, FPIK. Apakah tidak ada kajian yang lebih khusus selain membahas isu lingkungan?

2.    Adi, FKG. Kenapa tidak ada isu tentang kesehatan?

3.    Nadira. Niat awal memilih kajian bertemakan lingkungan, hukum, dan ekonomi seperti apa? Dan apa solusi yang bisa kalian berikan untuk permasalahan-permasalahan yang ada di tiga bidang itu?

4.    Rina LPPMD. Gimana kalau membahas tentang ledakan penduduk, karena menurut saya itu salah satu kajian yang perlu dibahas.

5.    Fika, FIK. Tujuan utama mengadakan kajian, apakah hanya sekedar program kerja atau memang ada upaya pencerdasan disana? Bagaimana upaya kalian agar seluruh mahasiswa unpad tahu mengenai isu-isu yang kalian bawa?

6.    Banyak acara-acara yang mengundang tokoh-tokoh politik, mungkin saja unpad akan dijadikan sarana bagi elit politik untuk masuk ke kampus, lalu bagaimana cara menyaring mereka?

7.    Bagaimana teknis acara refleksi pemerintahan SBY?

8.    Bagaimana cara BEM untuk berkoordinasi ke tiap-tiap fakultas ?

9.    Rasionalisasi aksi bem seperti apa? Soalnya pernah beberapa kegiatan bem tidak ada konfirmasi terlebih dahulu ke bpm.

è Randi. Latar belakang kenapa kita mengambil ketiga tema tersebut karena memang permasalahan itu adalah yang paling krusial, dan itu merupakan tema yang sudah di musyawarahkan dengan BEM SI, dan insya Allah saran teman-teman akan kami tampung.

è Irvan.  Jujur saja, sulit sekali berkoordinasi ke semua mahasiswa unpad tentang kegiatan-kegiatan BEM, karena memang tidak ada respon lebih dari mahasiswa kebanyakan. Jadi tolong banget respon dari temen2 untuk selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BEM ataupun lembaga lainnya.

è Andri. Ada beberapa kegiatan BEM kemarin, misalnya yang tentang lingkungan, tidak ada rasionalisasi sama sekali, bahkan informasi ada aksi baru diterima BPM diberikan beberapa jam sebelum aksi. Nah bagaimana tanggapan BEM mengenai hal ini?

è Irvan. Dalam BEM, ada gerakan responsif, ada gerakan strategis. Gerakan responsif itu adalah kegiatan yang bersifat kondisional, misalnya malem ada berita, bisa saja paginya langsung aksi. Sedangkan gerakan strategis adalah kegiatan yang memang sudah dipersiapkan dari jauh2 hari. Jadi bisa aja kita melakukan aksi tanpa harus ada rasionalisasi terlebih dahulu, karena memang sifatnya responsif. Sedangkan kalau kegiatan yang bersifat strategis, rasionalisasi dilakukan 2 atau 3 minggu sebelum hari H.

è Abi. Mungkin ini masalah internal antara BEM dan BPM, jadi tidak usah dibahas saat ini.

è Fika. Tidak bisa, justru ini harus dibahas, karena kegiatan aksi BEM itu membawa nama Unpad dan kegiatan-kegiatan BEM tersebut harus diketahui seluruh mahaasiswa Unpad. Perlu ada pengawasan dari BPM, karena fungsi BPM sendiri adalah mengawasi seluruh kegiatan BEM tanpa terkecuali. Jadi bagaimana mau bersinergi kalau BEM sendiri tidak bisa bekerja sama. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang bersifat responsif pun harus tetap dipikirkan matang-matang dan harus ada rasionalisasi kepada seluruh mahasiswa unpad apapun kondisinya, itu resiko bergerak di lembaga universitas.